Syarat dan Biaya Layanan Pelacakan Berkas Larasita Prona Statistik Layanan Daftar PPAT Daftar Surveyor Berlisensi Program Terbaru Pubikasi Berita Kantor Pertanahan Pengumuman Artikel Agenda Galeri Foto Kegiatan Ragam Informasi Tautan Luar Presiden Republik Indonesia Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang LAPOR! Geospasial Untuk Negeri Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 1/02/2015 Kakanwil BPN Provinsi Aceh Lantik 31 Pejabat Eselon IV 4/06/2012 Workshop Kajian Kasus Pertanahan 4/06/2012 Workshop Kajian Kasus Pertanahan 26/05/2012 On The Job Training Pengukuran Dasar 6/04/2012 Semangat Rapat Kerja Di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Aceh Tahun 2012 3/04/2012 Pelatihan Geo KKP Kanwil BPN Aceh RSS ...

BPN ACEH PEDULI LINGKUNGAN Pencemaran pesisir dan laut menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks dan mengancam keanekaragaman kehidupan laut dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sampah plastik yang berasal dari daratan mendominasi pencemaran laut. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh melalui “aksi bersih pantai” dalam rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2019 ikut mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional yang telah menyatakan komitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70 persen pada 2025. Dalam kegiatan ini peserta juga membawa botol minum sendiri, serta tidak menggunakan tempat makan dari bahan yang tidak bisa di daur ulang, sebagai bentuk komitmen dalam pengurangan sampah plastik. Kegiatan diakhiri dengan pemberian alatr alat kebersihan yang diterima oleh aparat desa setempat . Aksi Bersih Pantai, BPN Aceh Peduli Lingkungan Banda Aceh, 20 September 2019 #ATRBPNKiniLebihBaik #AT...

INFO news ATR BPN RI Program di Daerah Terkait Erat Tata Ruang dan Pertanahan, APKASI Audiensi dengan Kementerian ATR/BPN Jakarta - Dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan dan tata ruang yang terjadi khususnya di tingkat Kabupaten/Kota, perlu adanya sinergitas dari beberapa pihak. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai lembaga pemerintah yang memiliki program penanganan masalah pertanahan dan tata ruang terus menampung aspirasi, salah satunya dari Dewan Pengurus dan Anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Aspirasi tersebut ditampung pada pertemuan audiensi yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin dan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang. Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Bupati...

Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ATR BPN ACEH UTARA Maklumat Pelayanan Informasi Melayani Masyarakat sepenuh hati dan Menampung Aspirasi Rakyat. Dengan ini kami berupaya memberikan Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Santun, Responsif, sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ATR BPN ACEH UTARA Kami Siap Melayani Masyarakat dengan Sepenuh hati

Kantor Pertanahan ATR BPN Aceh Utara Head Office Jl. Letjend T. Hamzah Bendahara Telepon (0645) 42312 Email kab-acehutara@bpn.go.id Kasi HHP ATR BPN Pertanahan Aceh Utara Dasar Pemikiran Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Program di Daerah Terkait Erat Tata Ruang dan Pertanahan, APKASI Audiensi dengan Kementerian ATR/BPN Jakarta - Dalam ...